Posts Tagged ‘pemilihan presiden’

Andi Ryza Fardiansyah

(Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar Timur Periode 2010-2011)

Perdebatan seputar ambang batas akhir-akhir ini mulai lagi muncul di permukaan, mengingat tiga tahun kedepan Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan presiden. Mungkin pembahasan ini masih pagi akan tetapi dalam pandangan politik ini merupakan persoalan yang sudah harus dibahas karena jangan sampai tiba masa tiba akal dan kita harus meneriman kenyataan bahwa Indonesia membangun demokrasinya diatas diskriminasi. Tentu saja kita semua tidak menginginkan hal ini terjadi.

Dalam negara demokrasi yang menyandarkan validitas segala sesuatu pada suara terbanyak (suara mayoritas) memang mengalami sebuah dilema besar. Pemerintahan yang dibangun dari hasil pemilihan umum dimana pesertanya adalah partai politik peserta pemilu memang menghadapi pilihan yang sangat sulit. Apakah ingin membangun sebuah pemerintahan yang mendapatkan legitimasi mayoritas akan tetapi kemungkinan terjadinya konflik internal koalisi semakin besar ataukah tidak memerlukan koalisi akan tetapi gelombang oposisi sangat besar. Inilah dilema yang harus dipikirkan oleh setiap era pemerintahan di Indonesia.

Sistem pemilihan umum yang dikomparasikan dengan sistem multi partai kemudian menyebabkan Indonesia menjadi negara penyelenggara pemilu dengan jumlah kontestan terbanyak. Amerika Serikat saja yang merupakan negara yang dijadikan patronase demokrasi oleh negara-negara maju tidak menerapkan sistem multi partai melainkan sistem dwipartai. Tetapi di Indonesia justru sebaliknya. Partai politik menjamur dimana-mana dan bahkan menjelang pemilu kita bisa lihat banyaknya partai-partai baru yang muncul dan ikut verifikasi.

Hal ini kemudian menyeret Indonesia pada sebuah kenyataan bahwa multipartai menjadi tanda banyaknya kepentingan di Indonesia. Karena setiap partai faktanya mewakili kepentingan tertentu. Kita juga melihat ada beberapa partai yang terpecah atau beberapa politisi yang pindah partai karena bebrbeda kepentingan. Maka di Indonesia partai politik adalah perwakilan setiap kepentingan. Entah itu kepentingan masyarakat ataukah kepentingan elit politik.

Namun ada satu hal yang harus diperhatikan bahwa kecenderungan setiap negara adalah membentuk sebuah pemerintahan yang stabil. Stabilitas pemerintahan menjadi asumsi dan jaminan utama untuk mewujudkan program kerja yang betul-betul ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Karena jangankan berfikir untuk membuat program kerja seperti apa yang mensejahterakan rakyat, berfikir untuk membuat program pun akan sulit ketika pemerintahan tidak berada pada kondisi yang stabil.

Asumsi stabilitas ini kemudian yang dijadikan alasan untuk membuat sebuah sistem yang bisa mengakomodasi antara sistem multipartai dengan pencapaian stabilitas pemerintahan. Sistem ambang batas suara (threshold) pun diterapkan. dengan harapan bahwa Threshold menjadi metode filterisasi yang akan menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu secara natural. Jadi bukan berarti dilarang untuk membentuk partai politik, tapi tujuan sebenarnya dari threshold adalah demi terwujudnya stabilitas pemerintahan yang asumsinya dapat diwujudkan dengan terpilihnya dengan dukungan mayoritas.

Menurut mereka yang pro terhadap penerapan threshold, sistem ini adalah sistem yang paling moderat yang bisa diterapkan untuk menemukan titik kompromi antara hak konstitusional setiap warga negara untuk membentuk partai politik dengan harapan untuk menciptakan stabilitas pemerintahan. Namun, kelompok yang tidak setuju berpendapat bahwa ini merupakan sebuah sistem yang direkayasa untuk menghalau partisipasi partai-partai kecil dalam pemilihan umum. Bukankah ketika threshold diterapkan maka aka nada partai-partai yang tidak bisa mengusung calonnya akibat tidak memenuhi kualifikasi suara. Lalu bagaimana nasib konstituen partai tersebut? Apakah suaranya akan sia-sia? Karena pastilah suara minoritas akan terbunuh dengan penerapan ambang batas sebagai persyaratan untuk mengajukan calon dalam pemilihan umum.

Saat ini lagi marak dibicarakan kembali tentang apakah pemilu presiden nantinya akan menerapkan sistem Presidential Threshold atau tidak? Tentu ini mendapattkan pro dan kontra dikalangan civitas politica di Indonesia. Karena ini akan menguntungkan partai-partai besar karena hanya mereka yang dapat mengusung calon presiden dan ini juga akan menjadi senjata yang digunakan oleh partai-partai besar untuk memaksa partai-partai kecil masuk dalam kepentingan mereka. Sedangkan menurut partai-partai kecil atau bari hal ini tentu saja merupakan hal yang sangat merugikan demokrasi Indonesia karena beberapa alasan :

  1. Hal ini akan membatasi kesempatan seseorang untuk didukung menjadi Presiden apabila partai pendukunganya tidak mencapai syarat Presidential Threshold
  2. Hal ini tentu saja akan menjadikan suara konstituen yang mendukung partai kecil akan terbuang sia-sia.

Lalu manakah yang terbaik? Apakah pendapat yang Pro ataukah yang Kontra yang terbaik? Ini masih merupakan perdebatan besar sampai hari ini.

Indonesia, 23 April 2011

Advertisements