Archive for the ‘Umum’ Category

Written By: Andi Ryza Fardiansyah

Marzuki Alie

Muncul lagi satu keajaiban yang dilakukan oleh Ketua DPR kita Marzuki Alie1 yang menyatakan bahwa “seharusnya koruptor itu dimaafkan”. Kata-kata ini keluar seakan-akan tanpa beban dan tanpa rasa bersalah kepada rakyat Indonesia yang telah menderita siang dan malam akibat korupsi yang dilakukan oleh para pejabatnya. Saya tidak kemudian menuduhkan bahwa Marzuki Ali adalah seorang koruptor karena belum ada putusan pengadilan yang memvonis hal tersebut. Namun, apa yang dikatakannya sebagai ketua DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sama sekali tidak mencerminkan bahwa di adalah seorang wakil rakyat. Karena tentu saja perkataan itu bukanlah keinginan dari rakyat.

Saya tidak mau mengajari Bapak Marzuki Alie bagaimana menjadi seorang wakil rakyat, karena tentu saja beliau lebih paham akan hal tersebut. Namun, yang aneh adalah ketika seorang yang seharusnya menjadi lidah rakyat Indonesia justru malah menghimbau kepada rakyatnya untuk memaafkan pelaku utama yang menyebabkan banyak rakyat yang menderita. Saya tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi, dan sampai saat ini saya masih takjub akan kalimat tersebut. Mungkin itu khilaf (kebodohan) ataukah kesengajaan untuk membuat rakyat kita marah. Atau mungkin saja statement tersebut dalam rangka menyambut bulan ramadhan. Namun apapun itu, korupsi tetaplah sebuah kejahatan yang tersistematis yang tidak dapat diselesaikan dengan cara memaafkan.

Saya tahu, bahwa dalam kemanusiaan kita senantiasa harus saling memaafkan. Saya mengerti agama apapaun didunia ini pasti menganjurkan untuk saling memaafkan. Akan tetapi bukan untuk sebuah kejahatan seperti korupsi. Korupsi itu bukan pelanggaran tapi kejahatan. Tindakan yang walaupun tidak ada hukum yang mengatur dirasakan sangat merugikan. Korupsi itu beda dengan ketika kita melanggar rambu lalu lintas atau merokok di tempat yang dilarang merokok. Korupsi itu membunuh, sistematis dan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Korupsi mustahil dilakukan oleh mereka yang tidak memegang jabatan. Maka dari itu, korupsi adalah penindasan nyata yang dilakukan oleh pejabat kepada rakyatnya.

Kalaupun kita mengkaji lebih dalam, korupsi seharusnya dimasukkan dalam kategori extra ordinary crime. Di Cina saja, koruptor dihukum mati, menunjukkan betapa berbahayanya korupsi bagi kesejahteraan rakyat cina. Seharusnya di Indonesia pun seperti itu. Koruptor-koruptor tersebut haruslah dihukum mati. Ini bukan persoalan apakah kita mengahrgai hak asasi manusia atau tidak. Akan tetapi, koruptor adalah orang yang tidak menghargai hak asasi manusia. Lalu buat apa kita memberikan penghargaan terhadap hak asasi manusia orang-orang yang secara terang-terangan tidak menghargai hal tersebut?

Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dengan harapan bahwa orang-orang tersebut akan memperjuangkan kesejahteraan mereka. Bukan memilih orang yang dengan sengaja mendukung pembebasan koruptor tanpa syarat. Seharusnya Bapak Marzuki Alie malu sebagai seorang ketua DPR. Seharusnya dia sadar bahwa dia adalah simbol harapan rakyat Indonesia. Kalau Ketua sudah tidak bisa dipercaya, apalagi alasan yang tersisa bagi rakyat Indonesia untuk memberikan trust kepada pemerintah?

Sungguh sebuah hal yang tidak dapat dipercaya.

Advertisements

Andi Ryza Fardiansyah

(Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar Timur Periode 2010-2011)

Perdebatan seputar ambang batas akhir-akhir ini mulai lagi muncul di permukaan, mengingat tiga tahun kedepan Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan presiden. Mungkin pembahasan ini masih pagi akan tetapi dalam pandangan politik ini merupakan persoalan yang sudah harus dibahas karena jangan sampai tiba masa tiba akal dan kita harus meneriman kenyataan bahwa Indonesia membangun demokrasinya diatas diskriminasi. Tentu saja kita semua tidak menginginkan hal ini terjadi.

Dalam negara demokrasi yang menyandarkan validitas segala sesuatu pada suara terbanyak (suara mayoritas) memang mengalami sebuah dilema besar. Pemerintahan yang dibangun dari hasil pemilihan umum dimana pesertanya adalah partai politik peserta pemilu memang menghadapi pilihan yang sangat sulit. Apakah ingin membangun sebuah pemerintahan yang mendapatkan legitimasi mayoritas akan tetapi kemungkinan terjadinya konflik internal koalisi semakin besar ataukah tidak memerlukan koalisi akan tetapi gelombang oposisi sangat besar. Inilah dilema yang harus dipikirkan oleh setiap era pemerintahan di Indonesia.

Sistem pemilihan umum yang dikomparasikan dengan sistem multi partai kemudian menyebabkan Indonesia menjadi negara penyelenggara pemilu dengan jumlah kontestan terbanyak. Amerika Serikat saja yang merupakan negara yang dijadikan patronase demokrasi oleh negara-negara maju tidak menerapkan sistem multi partai melainkan sistem dwipartai. Tetapi di Indonesia justru sebaliknya. Partai politik menjamur dimana-mana dan bahkan menjelang pemilu kita bisa lihat banyaknya partai-partai baru yang muncul dan ikut verifikasi.

Hal ini kemudian menyeret Indonesia pada sebuah kenyataan bahwa multipartai menjadi tanda banyaknya kepentingan di Indonesia. Karena setiap partai faktanya mewakili kepentingan tertentu. Kita juga melihat ada beberapa partai yang terpecah atau beberapa politisi yang pindah partai karena bebrbeda kepentingan. Maka di Indonesia partai politik adalah perwakilan setiap kepentingan. Entah itu kepentingan masyarakat ataukah kepentingan elit politik.

Namun ada satu hal yang harus diperhatikan bahwa kecenderungan setiap negara adalah membentuk sebuah pemerintahan yang stabil. Stabilitas pemerintahan menjadi asumsi dan jaminan utama untuk mewujudkan program kerja yang betul-betul ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Karena jangankan berfikir untuk membuat program kerja seperti apa yang mensejahterakan rakyat, berfikir untuk membuat program pun akan sulit ketika pemerintahan tidak berada pada kondisi yang stabil.

Asumsi stabilitas ini kemudian yang dijadikan alasan untuk membuat sebuah sistem yang bisa mengakomodasi antara sistem multipartai dengan pencapaian stabilitas pemerintahan. Sistem ambang batas suara (threshold) pun diterapkan. dengan harapan bahwa Threshold menjadi metode filterisasi yang akan menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu secara natural. Jadi bukan berarti dilarang untuk membentuk partai politik, tapi tujuan sebenarnya dari threshold adalah demi terwujudnya stabilitas pemerintahan yang asumsinya dapat diwujudkan dengan terpilihnya dengan dukungan mayoritas.

Menurut mereka yang pro terhadap penerapan threshold, sistem ini adalah sistem yang paling moderat yang bisa diterapkan untuk menemukan titik kompromi antara hak konstitusional setiap warga negara untuk membentuk partai politik dengan harapan untuk menciptakan stabilitas pemerintahan. Namun, kelompok yang tidak setuju berpendapat bahwa ini merupakan sebuah sistem yang direkayasa untuk menghalau partisipasi partai-partai kecil dalam pemilihan umum. Bukankah ketika threshold diterapkan maka aka nada partai-partai yang tidak bisa mengusung calonnya akibat tidak memenuhi kualifikasi suara. Lalu bagaimana nasib konstituen partai tersebut? Apakah suaranya akan sia-sia? Karena pastilah suara minoritas akan terbunuh dengan penerapan ambang batas sebagai persyaratan untuk mengajukan calon dalam pemilihan umum.

Saat ini lagi marak dibicarakan kembali tentang apakah pemilu presiden nantinya akan menerapkan sistem Presidential Threshold atau tidak? Tentu ini mendapattkan pro dan kontra dikalangan civitas politica di Indonesia. Karena ini akan menguntungkan partai-partai besar karena hanya mereka yang dapat mengusung calon presiden dan ini juga akan menjadi senjata yang digunakan oleh partai-partai besar untuk memaksa partai-partai kecil masuk dalam kepentingan mereka. Sedangkan menurut partai-partai kecil atau bari hal ini tentu saja merupakan hal yang sangat merugikan demokrasi Indonesia karena beberapa alasan :

  1. Hal ini akan membatasi kesempatan seseorang untuk didukung menjadi Presiden apabila partai pendukunganya tidak mencapai syarat Presidential Threshold
  2. Hal ini tentu saja akan menjadikan suara konstituen yang mendukung partai kecil akan terbuang sia-sia.

Lalu manakah yang terbaik? Apakah pendapat yang Pro ataukah yang Kontra yang terbaik? Ini masih merupakan perdebatan besar sampai hari ini.

Indonesia, 23 April 2011

Oleh : Muhsin Labib

Di mobil mewah –sejak era Catatan Si Boy- tasbih bergelantungan. Cewek berjilbab ikut casting dan kontes lagu dangdut. ‘I’m a Moslem’ (khusus yang diinggriskan) juga menjadi stiker umum. Di café kita mendengar orang berdasi saat meeting dengan mitranya bergumam ‘alhamdulillah’.

Di penjara sering mulut barapidana menyemburkan ‘astaghfirullah’. Di kuburan orang-orang yang melayat mengucapkan ‘inna lillah’. Di bursa saham kita lihat orang menepuk dahi sambil berteriak ‘Ya Allah’ (yang sebagian mem-pleset-kannya menjadi ce ileh).  Di majelis taklim, ustadz kadang merasa perlu menyihir hadirin dengan ‘wallahi’ (demi Allah). Dalam konferensi pers, Pak Pejabat memulai ucapannya dengan ‘bismillah’ dan menutupnya dengan ‘assalamu… wa rahamatullahi wa barakatuh’. Di pentas dangdut, penyanyi melantunkan lagu yang diisi dengan ‘Ya Allah’. Artis yang memperlihatkan sebagian dada silikonnya juga tidak segan-segan menyebut ‘insya Allah’. Yang paling gres, anak-anak band berteriak “Oh, Tuhan, Tolonglah aku…” (untuk mendapatkan cewek, maksudnya). Kata “mulia” itu diteriakkan sambil berjingkrak-jingkrak.

Alhasil, hampir semua mulut yang bertengger di wajah setiap muslim berlomba adu kefasihan mengucapkan kata mahaindah ini. Di bulan Ramadhan, para pegadang suara dan rupa itu makin terlihat solehah. Sudah bening, berkerudung lagi ditambah dengan ucapan “Alhamdulillah”. Benar-benar “kesalehan industrial”

Sebuah kata bisa mengandung salah satu dari beragam pengertian; Pertama, kata yang dipergunakan sebagai nama umum atau atribut universal saja. Kedua, kata yang digunakan sebagai nama universal dan personal sekaligus. Ketiga kata yang digunakan sebagai nama personal (alam syakhshi) semata.

Dalam bahasa Arab, kata “Allah” sebagai lafdh al-jalalah (nama kebebasaran) dipergunakan dan ditetapkan sebagai nama personal (alam syakhshi). Sedangkan ar-rahman ditetapkan sebagai predikat khusus. Selain dari kata Allah (yang merupakan nama khusus) dan kata al-rahman (yang merupakan sifat khusus), tidak bersifat khusus. (Lihat M. Fuad Abdul-Baqi, Al-Mu’jam Al-Mufahras li Alfadh Al-Qur’an, hal. 62-63).

Itulah sebabnya mengapa kata “rabb”, ilah”, “khaliq” digunakan untuk selain Allah, bahkan “ra’uf” dan “rahim” digunakan untuk Nabi, sebagaimana tertera dalam surah at-Taubah ayat 128 Keenam, kata sebagai nama khusus yang sejak semula ditetapkan untuk menunjuk sebuah maujud tertentu dan sebelumnya tidak pernah ada dalam arti umum.

Karena Tuhan tak terindrakan, maka untuk mengenali dan berhubungan dengan Sang Zat itu, digunakanlah sebuah simbol unik yang berkonotasi secara eksklusif, yaitu Allah. Atas dasar itu, kata baku “Allah”, yang disebutkan dalam Al-Qur’an sebanyak 930 kali, juga kata olahan (musytaq)-nya, ditetapkan sebagai sebuah “nama personal”, dan ia tidak mempunyai arti selain zat Adikodrati Swt.

Selain yang dikaitan dengan Allah, masih banyak lagi kosa kata dan simbol verbal relijius yang perlahan-lahan mulai ‘dianiaya’ dan dikikis substansi spiritualnya akibat penggunaan yang serampangan, pemahaman yang dangkal dan penge-pop¬-an (peng-genitan) yang sudah kebablasan. Kita bisa menemukan, misalnya, ‘halal bi halal’ digunakan hanya untuk membuat deal-deal politik yang merugikan kepentingan bangsa, ’silaturahmi’ menjadi ajang reuni para politisi, bahkan ‘dakwah’ dijadikan kedok kampanye.

Memang, menggunakan kata-kata relijius, apalagi dengan tujuan mengambil berkah dan menganggungkan syiar Allah, dapat dianggap sebagai kesalehan, namun mengeksploitasinya demi pembodohan rakyat, manipulasi opini dan kebohongan publik apalagi demi menjustifikasi perbuatan atau keputusan yang korup adalah pelecehan terhadap simbol agama.

Mensyukuri kekayaan tidak cukup dengan alhamdulillah versi verbal, namun juga dengan alhamdulillah versi aktual. Pelaku korupsi dan kejahatan lainnya mungkin bisa dicari celah hukumnya untuk dibebaskan, tapi hukum Tuhan tidak akan bisa dianulir hanya dengan ucapan ‘astaghfirullah’.

 

Source : http://kampoengsufi.wordpress.com