Archive for the ‘Resume Diskusi Mingguan Bidang PTKP’ Category

Narasumber :

Imran Eka Saputra S.H

Ardiansyah Laitte

Moderator :

Adhe Dwi Putra.M (Hukum UH)

 

@PELATARAN BARUGA UNHAS

KAMIS,16-DESEMBER-2010

PKL 15.00-SELESAI

Yogyakarta Tempo Doloe

Sebelum diadopsinya ketentuan pasal 18B ayat (1) UUD 1945,daerah provinsi yang sudah lebih dulu berstatus sebagai daerah khusus atau istimewah adalah (i) Daerah Istimewah Aceh; (ii) Daerah Istimewah Yogyakarta; (iii) Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Apanya yang bersifat khusu atau istimewahsehingga ketiga daerah ini dinamakan demikian?

Aceh disebut disebut istimewah karena memang dalam sejarahnya didasarkan atas kompromi untuk mengatasi pergolakan terus menerus dalam hubungannya dengan pemerintah pusat. Yogyakata dinamakan istimewah karena latar belakang kesultanan sebagai bentuk pemerintahan kraton Yogyakarta. Sedangkan Jakarta sebagai ibukota Negara diperlakukan sebagai daerah  provinsi yang bersifat khusus,karena karaternya sebagai ibukota Negara memang berbeda dari provinsi lainnya.

Permasalahan yang terjadi di Daerah Istimewah Yogyakarta hari ini yang menjadi wacana nasional adalah tuntutan pemerintah pusat kepada Daerah Istimewah Yogyakarta  untuk ditegakkannya demokrasi dalam pemilihan gubernur. Karena selama ini yang kita tahu bahwa Sultan Daerah Istimewah Yogyakarta merangkap juga sebagai gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta dan tidak ada yang bisa menggantikan.

Selama ini pemilihan gubernur dilakukan secara penetapan atas dasar aturan adat yang berlaku diasana. Sikap pemerintah yang mengutak-atik cara pemilihan gubernur Yogyakarta ini menjadi masalah. Pasalnya, nilai keistimewaan Yogyakarta memang ada di cara penetapan Sultan sebagai gubernur.Walaupun ditetapkan, Sultan tetap bekerja sebagai gubernur, dan tidak mendapatkan kekhususan dari sana.

“Istimewa diutak-atik malah jadi masalah. Ini sudah mengganggu rasa nasionalisme dan kebangsaan. Ketika dia (Sultan) menjadi gubernur, dia sama posisinya dengan (gubernur) yang lain. Ketika ada indikasi korupsi, dia sama posisinya dengan yang lain,” paparnya Ale.

Ketika pemerinatah pusat menuntu diadakannya pemilhan gubernur secara langsung artinya pemerintah pusat telah mengingkari UUD 1945 pasal 18B (1) Yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewah yang diatur dalam dengan undang-undang, Dan ayat (2) menyatakan Negara mengkui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prisip negara kesatuan republik indonesia yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan sejarah DIY yang berangkat dari sebuah kerajaan sehingga diberi gelar istimewah bagaimana jika ketika daerah daerah lain menuntut diistimewakan juga atas dasar kerajaan.”paparnya kanda imran.

Terkadang kita melihat sistem demokrasi hanya sampai pada prosuduralnya kita tidak melihat pada substantifnya dimana mayoritas rakyat yogyakarta menginginkan penetapan gubernur DIY  dan ini merupakan demokrasi bagi mereka,’katanya kanda Ale. Lain halnya menurut kanda Imran penetapan saja tidak cukup untuk menggambarkan pilihan rakyat disana kenapa perlu adanya pemilihan secara langsung untuk mengambarkan pilihan rakyat secara nyata.ketika penetapan yang dipilih bagaimana ketika darah lain meminta ingin juga dilakukan cara-cara seperti itu atas dasar kerajaan,ini adalah hal yang diskriminasi.’Paparnya.

Perekat sementara kita adalah pancasila oleh karenanya nilai-nilai budaya atau adat harus terjaga karena berangkat dari sejarah kerjaan kita yang berbeda-beda dan dipersatuakan karena sebauah cita-cita bersama yang terangkum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia